Selasa, 09 Juni 2009
Jaminan Hari Tua (JHT)
Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua.
Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
Iuran Program Jaminan Hari Tua :
- Ditanggung Perusahaan = 3,70 %
- Ditanggung Tenaga Kerja = 2,00 %
Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.
Manfaat Program JHT
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan / dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja :
- Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
- Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan
- Pergi keluar negeri tidak kembali lagi ( menjadi WNA )
- Menjadi PNS/ABRI.
YANG PERLU PADA SAAT KLAIM :
CATATAN :
Untuk kelengkapan data setiap peserta yang mengajukan klaim harus membawa berkas aslinya untuk di perlihatkan kepada petugas pelayanan kami.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat hubungan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.
Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko - resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.
Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran
P r o g r a m :
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) = 0.24 % sd .1,74 %
- Jaminan Kematian (JK) = 0,3 %
- Jaminan Hari Tua (JHT) => 3,7 % (Prs) dan 2 % (TK)
- Jaminan Pemeliharaan Kesehata (JPK) => 3% (Lanjang) dan 6% (Kawin)
Sejarah
Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No. 33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.
Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial.
Selanjutnya pada akhir tahun 2004,Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun produktivitas kerja.
Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.
Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang terpercaya dengan mengutamakan pelayanan prima dan manfaat optimal bagi seluruh peserta.
Misi
- Meningkatkan dan mengembangkan Mutu Pelayanan dan Manfaat kepada peserta berdasarkan Prinsip Profesionalisme.
- Meningkatkan jumlah kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Meningkatan Budaya Kerja melalui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) - Mengelola dana peserta secara optimal dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudent)
- Meningkatkan Corporate Values dan Corporate Images.
FILOSOFI JAMOSTEK
JAMSOSTEK dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.
Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program JAMSOSTEK dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.
Penggabungan sistem iuran jamsos
Selasa, 15 Jun 2010 JAKARTA - Pemerintah dapat menggabungkan sistem pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja untuk mengurangi jumlah perusahaan daftar sebagian (PDS), pekerja. Ini dapat meningkatkan kepesertaan dan pengawasan, kata Direktur Utama PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, Senin (14/6). Selengkapnya »15/06/2010
DanaJaminan Sosial Jadi Pengendali Moneter
Selasa, 15 Juni 2010 JAKARTA (SI) รข€“ Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT Jamsostek Djoko Sungkono menilai, dana jaminan sosial bisa menjadi pengendali moneter di Indonesia jika dikelola dengan baik. Selengkapnya »14/06/2010
SEMINAR ISSA 2010 Bahas Masalah Iuran dan Penegakan Hukum
Senin, 14 Juni 2010 JAKARTA (Suara Karya): Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) dari negara-negara di seluruh dunia, yang tergabung dalam International Social Security Association (ISSA), diminta lebih serius dan konsisten untuk membangun sistem pengumpulan iuran dari peserta. Ini menjadi penting untuk mempertegas data kepesertaan serta untuk pengawasan kegiatan pengumpulan iuran dan meningkatkan pelayanan kepada peserta. Selengkapnya »14/06/2010
Jamsostek Sumbagsel Percepat Regulasi Lokal
Rakyat Merdeka, Senin, 14 Jun 2010 PT Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah (Kanwil) II bertekad menyelaraskan program jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan program pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja. Untuk itu. dilakukan percepatan pembuatan regulasi lokal, termasuk peraturan gubernur, instruksi gubernur atau surat edaran. Selengkapnya »14/06/2010
Program Jamsostek Perlu Dikaitkan dengan Pelaksanaan Pajak
Sabtu, 12 Juni 2010 Indonesia perlu mempertimbangkan pengaitan pelaksanaan pajak dengan program jaminan sosial tenaga kerja untuk memenuhi hak normatif pekerja. Selengkapnya »14/06/2010
LAYANAN Iuran jamsostek agar digabung
Senin, 14 Juni 2010 BISNIS INDONESIA JAKARTA: Pemerintah dapat menerapkan penggabungan sistem pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja dengan pembayaran pajak bagi individu atau perusahaan wajib pajak agar tingkat kesertaan dan pengawasan dapat terus meningkat. Selengkapnya »12/06/2010
Dirut PT Jamsostek: Perlu, Pengaitan Pajak dan Jamsostek
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia perlu mempertimbangkan pengaitan pelaksanaan pajak dengan program jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek untuk memenuhi hak normatif pekerja. Selengkapnya »11/06/2010
Pendanaan untuk promosi BUMN masih terbatas
JAKARTA (Bisnis.com): Promosi layanan luar ruang badan usaha milik Negara (BUMN) masih relatif terbatas dalam hal pendanaan dan bentuk program, sehingga dibutuhkan kreativitas agar informasi semakin luas diketahui masyarakat. Selengkapnya »11/06/2010
Manfaatkan Pekan Raya Jakarta 2010 , PT.Jamsostek Sosialisasikan Program Perlindungan Sosial
JAKARTA (Pos Kota) - PT Jamsostek (Persero) manfaatkan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2010 untuk mensosialisasikan program-program perlindungan sosialnya. Selengkapnya »11/06/2010
Soal anak usaha, Jamsostek tunggu Kementerian BUMN
BANDUNG (Bisnis.com): PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) masih menunggu persetujuan tertulis dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait rencana pendirian anak usaha, yaitu Jamsostek Investment Company (JIC) yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Selengkapnya »Copyright © 2010 PT Jamsostek (Persero), All Rights Reserved.
Mengenai Saya
- ARYA PRANAPARTHA
- Jakarta, DKI JAKARTA, Indonesia
- Kebebasan Fincansial Yang ingin Dimiliki Setiap Orang